PENGARUH PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DAN TRANSPARANSI ANGGARAN TERHADAP KINERJA GURU DI SMK THURSINA KECAMATAN TANJUNGMEDAR KABUPATEN SUMEDANG

Authors

  • CECEP HASANUDIN Universitas Sebelas April

Keywords:

Pengelolaan Keuangan, Efektif, efisiensi, kinerja guru

Abstract

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Transparansi Anggaran Terhadap Kinerja Guru di SMK Thursina Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif, variabel penelitian terdiri dari variabel bebas yaitu pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Transparansi Anggaran serta variabel terikat yaitu Kinerja Guru. Populasi penelitian ini adalah pegawai sebanyak 20 orang dengan mengunakkan sampel. Analisis yang digunakan menggunakkan analisis regresi berganda secara simultan hasil penelitian menunjukan bahwa Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (X1) dan Transparansi Anggaran (X2) berpengaruh terhadap Kinerja Guru (Y) sebesar 87, 30% sedangkan sisanya sebesar 12, 70% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang diteliti yang tidak dimasukan dalam model. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Transparansi Anggaran memberikan pengaruh nyata dan positif terhadap Kinerja Guru SMK Thursina Kecamata Tanjungmedar. Besar pengaruh secara parsial Pengelolaan Dana BOS terhadap kinerja guru SMK Thursina adalah sebesar 69, 30% dan transparansi anggaran terhadap kinerja guru  SMK Thursina 86, 60%. Berdasarkan pengujian, diperoleh  nilai Fhitung lebih besar dari nilai Ftabel yaitu Fhitung = 58,292 > Ftabel = 3,55. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H0 ditolak, sehingga variabel Pengelolaan Dana BOS dan Transparansi Anggaran berpengaruh secara nyata dan positif terhadap variabel Kinerja Guru di SMK Thursina Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang. Berdasarkan kesimpulan maka disarankan untuk meningkatkan pengetahuan  dan pelatihan agar  pihak sekolah harus dapat memberikan pelayanan yang sesuai juknis serta memotivasi siswa dan masyarakat agar dapat bekerjasama meningkatkan prestasi sekolah. Selain itu, faktor yang harus jadi perhatian juga adalah kesejahteraan guru harus lebih ditingkatkan serta adanya reward and punishment yang jelas karena berdasarkan pengamatan dan observasi peneliti guru mengeluhkan masih rendahnya kesejahteraan guru hal ini karena kesejahteraan merupakan salah satu faktor penunjang peningkatan kinerja pegawai dalam hal ini guru. Mengingat berbagai keterbatasan dalam penelitian ini perlu ditindak lanjuti lebih luas dan mendalam sehingga dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja guru khususnya di SMK Thursina Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang

References

Abdul Halim.2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. STIM YKPN: Yogyakarta

AG Suharsono. (2008). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Anas Sudijono. (2006). Pengantar Statistik Pendidikan. Jakarta : PT Raja Grafindo.

Dede Rosyada. (2004). Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta : Kencana.

Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Dunn, William N. (2000). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. (alih bahasa: Samodra Wibawa, dkk). Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.

Dwi Siswoyo, dkk. (2013). Ilmu Pendidikan. Yogyakarta: UNY Press.

Dwi Sulisworo.2010. Manajemen dan Evaluasi Kinerja Pendidikan dengan Balanced Scored Card. Semarang: Sindur Press

E Mulyasa. (2009). Manajemen Berbasis Sekolah : Konsep, Strategi dan Implementasi. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Ega Rezky Hastyarini. (2015). Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Menegah Atas (BOS SMA) di SMA Negeri 1 Pejagon, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah tahun 2014. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.

Erwantosi. (2010). Analisis Efektifitas, Akuntabilitas dan Transparasi Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Padang. Tesis Universitas Andalas.

Fischer, Frank, Gerald J. Miller & Mara S. Sidney. (2015). Analisis Kebijakan Publik Teori, Politik, dan Metode. (alih bahasa: Imam Baihaqie). Bandung: Nusa Media

J. Supranto. (2008). Edisi Ketujuh Statistik Teori dan Aplikasi. Jakarta: Erlangga.

Badan Pengambangan dan Pembinaan Bahasa. (2012). Kamus Besar Bahasa Indonesia versi dalam jaringan. Melalui kbbi.wed.id/ diakses pada 15 Januari 2016.

Loina Lalolo Krina P. (2003). Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparasi dan Partisipasi. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Manullang M. (2005). Dasar-dasar Manajemen. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Malayu Hasibuan SP. (2007). Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta: Hajimasagung.

Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Muchlis Hamdi. (2014). Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi. Bogor: Ghalia Indonesia.

Mulyasa. (2005). Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi dan Implementasi. Bandung: Remaja Posdakarya.

Mulyono. (2010). Konsep Pembiayaan Pendidikan. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.

Nanang Fattah. (2013). Analisis Kebijakan Pendidikan. Bandung: Remaja Posdakarya.

Priyatna, D., Komala, L., & Aditia, N. (2019). HUBUNGAN TATA RUANG KANTOR DENGAN SEMANGAT KERJA PEGAWAI DISNAKERTRANS KABUPATEN SUMEDANG. Journal Of Regional Public Administration (JRPA), 4(2), 52-62. Retrieved from https://jurnal.ilmuadministrasisebelasapril.ac.id/index.php/jrpa/article/view/68

Riant Nugroho. (2008). Kebijakan Pendidikan yang Unggul : Kasus Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Jembrana 2000-2006. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono dan Agus Susanto. (2015). Cara Mudah Beajar SPSS & Lisrel. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Sutarto. (1982). Pengertian, Kedudukan, dan Perincian Ilmu Administrasi. Yogyakarta: Supersukses.

Suwardjono, 2005.Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Edisi 3, BPFE:Yogyakarta.

Wirawan. (2011). Evaluasi : Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

www.id.wikipedia.org diakses tanggal 20 Juli 2021

www. sumedangekspress.com (24 Juni 2021)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal.

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Downloads

Published

2021-10-10