ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020 MENGENAI KARTU TANI DI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGA
Keywords:
Implementasi, Kebijakan, Kartu TaniAbstract
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah kebawah yang berprofesi sebagai petani di setiap Kecamatan dan Kabupaten tujuan penelitian untuk mengetahui Bagaimana Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 mengenai Kartu Tani di Dinas Pertanian dan Ketahan Pangan Kabupaten Sumedang.
Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi Teknik penentuan informan penelitian, yaitu purposive sampling. Dengan jumlah informan penelitian sebanyak 4 orang Sekertaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Seksi Alat mesin, Pupuk dan Pestisida, Penyuluh Kabupaten, Penyuluh Kecamatan(Unit Pelaksana Teknis Daerah).
Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi mengenai kartu tani belum terkelola dengan baik sehingga kebijakan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi mengenai kartu tani belum merata dengan optimal, karena ada beberapa yang harus diperbaiki seperti kurangnya potensi sumber daya manusia,dan kurangnya komunikasi dengan masyarakat dan sosialisasi yang belum baik, maka perlu upaya dengan miningkatkan kualitas kemampuan sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan memperbaiki pola komunikasi dengan masyarakat. Saran yang dapat diberikan yaitu agar meningkatkan kualitas kemampuan sumber daya manusia, miningkatkan koordinasi, dan sosialisasi secara rutin serta metode sosialisasi harus lebih variatif
References
Abdoelloh. & Yudi Rusfiana 2016. Teori Analisis Kebijakan. Bandung: Alfabeta.
Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
Agustino, Leo. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik.Alfabeta: Bandung.
Doni Januansyah. 2019. Implementasi Pembinaan Kelompok Tani di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Skripsi. Jambi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saepudin. [Online], Tersedia: http://www.google.co.id.html [Oktober 2019].
Dodi Yudiardi, Aceng Ulumudin.Dodi Hermana. (2019). Kebijakan Publik. Garut : Universitas Garut.
Haedar, A. A. (2008). Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan Prespektif, Model dan Kriteria Pengukuranya. Jurnal Baca, Volume 1.
Heriza Febriani. 2020. Implementasi Badan Usaha Milik Desa
(BUMDES) di Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang. Skripsi. Sumedang: Perguruan Tinggi Sebelas April Sumedang.
Harbani, Pasolong. 2008. Kepemimpinan Birokrasi, Bandung : CV.Alfabeta.
Islamy, M. Irfan. 1997. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bina Aksara ada
Islamy, Irfan. 2003. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bina Aksara.
Maksudi, B. Iriawan. (2017). Dasar-Dasar Administrasi Publik . Depok: PT RajaGrafindo Persada,Depok.
Mardalena, S. d. ( 2017). PENGANTAR MANAJEMEN. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.
Moleong, L.J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana, J. 2014. Qualitative data Analysis, A Metods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
Mulyadi, Deddy. 2018. Studi Kebijakan Publik Dan proses Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.
Nawawi, Ismail. 2009. Public Policy, Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek. Surabaya: PNM.
Nicholas Henry. 1988. Administrasi Negara Dan Masalah Kenegaraan / Terjemahan Luciana D.Lontoh. Jakarta : Rajawali
Purwanto, Erwan A dan Sulistyastuti Dyah R. 2015. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
Rifa’i, C. W. (2016). DASAR-DASAR Manajemen Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi. Medan: Perdana Mulya Sarana.
Rusfiana, Abdoelloh. d. (2016). Teori dan Analisi Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta Bandung
Safaria, A. friday, Sumiati, S., & Karwati, T. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SUMEDANG. Journal Of Regional Public Administration (JRPA), 5(2), 92-100. Retrieved from https://jurnal.ilmuadministrasisebelasapril.ac.id/index.php/jrpa/article/view/74
Sahya.Anggara. (2012). ILMU ADMINISTRASI NEGARA. Bandung: CV Pustaka Setia.
Siyoto.s, Sodik. (2015). DASAR METODOLOGI. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
Sriwinarti, N. K. (2016). Implementasi Penggunaan Kartu Petani: Sebagai Media Pengendali. Prosiding SENTIA 2016 – Politeknik Negeri Malang, 191-195.
STIA Sebelas April Sumedang.2019. Buku Panduan Penulisan Skripsi. Sumedang: STIA Sebelas April Sumedang.
Subarsono, AG. 2009. Analisis Kebijakan Publik,Konsep,Teori dan Aplikasinya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. Administrasi Publk (Konsep dan Perkembanga Ilmu di Indonesia). Bandung : Graha Ilmu.
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif Bandung. CV. Alfabeta
Tabrani.ZA. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press
Thoha, Miftah. 2010. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Taufiqurakhman. (2014). KEBIJAKAN PUBLIK PENDELEGASIAN TANGGUNGJAWAB NEGARA. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Wibawa, Samodra. 1994. Kebijakan Publik, Intermedia :Jakarta
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.
Petunjuk Teknis Pelaksanaan, Penyediaan, dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2020.
Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020
Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M- Dag/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
Tersedia: Kabartani.com. [17 Juni 2017].
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2021 Repository FISIP UNSAP

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.





