IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENCATATAN AKTA KEMATIAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMEDANG

Abstract

Tujuan penelitian yang peneliti lakukan adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan program Pencatatan akta kematian di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, dengan informan penelitian : kepala bidang pelayanan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten sumedang, kepala seksi perkawinan perceraian dan perubahan status anak, kepala seksi kelahiran dan kematian, staff pelaksana seksi perkawinan perceraian dan perubahan status anak, staff pelaksana seksi kelahiran dan kematian. Adapun teknik pengumpulan data yang  dilakukan yaitu studi pustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan prosedur pengolahan data dalam penelitian ini, yaitu data reduction, data display, penarikan kesimpulan verifikasi, dan triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat peneliti simpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Pencatatan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang belum maksimal, Karena program  tersebut belum terlaksana secara rutin dalam kegiatan “Onsite Services” (Jemput Bola). Karena masih belum bisa menjangkau ke semua wilayah yang ada di kabupaten Sumedang., sarana dan prasarana fasilitas belum memadai seperti mobil pelayanan keliling (SIMOYAN) hanya ada 1 unit, kualitas sumber daya manusia yang masih belum memadai karena masih kurangnya sikap pegawai dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, Partisipasi dari masyarakat yang masih rendah, karena sebagian masyarakat masih belum  mengerti dan paham prosedur pembuatan akta kematian yang persyaratannya masih tidak lengkap. Terdapat hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan program akta kematian yaitu sosialisasi informasi mengenai  prosedur pembuatan akta kematian yang belum merata, belum berkesinambungan karena belum ada pengaturan jadwal secara rutin dengan pihak kecamatan ataupun desa, Distribusi informasi yang kurang merata, belum menyentuh kesemua lapisan masyarakat, media yang digunakan untuk penyebaran informasi mengenai pembuatan akta kematian masih sangat sederhana dan terbatas. Terdapat upaya- upaya untuk mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan pelayanan akta kematian yaitu sosialisasi langsung kepada masyarakat secara rutin dan berkesinambungan, dan metode sosialisasi harus lebih variatif dengan memanfaatkan tv dan radio daerah, brosur, spanduk dan media sosial