IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) DI KECAMATAN CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG

Authors

  • LILIS NUR ANISA Universitas Sebelas April

Keywords:

Implementasi Kebijakan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif atau sering disebut dengan metode naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah dan lebih mudah dalam menyesuaikan dengan kenyataan-kenyataan yang dihadapi di lapangan secara deskriptif. Yang menjadi informan adalah Camat, Sekretaris Camat, Kasubag Program dan Keuangan, Bendahara, dan Pelaksana Sistem/Operator Sistem. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa implementasi kebijakan tersebut sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat hambatan yakni kurangnya sumber-sumber pendukung seperti sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia, serta pemahaman pelaksana yang belum optimal mengenai implementasi kebijakan tersebut. Upaya agar implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berjalan dengan baik adalah sebagai berikut: meningkatkan fasilitas atau sarana dan prasarana yang digunakan dalam implementasi kebijakan tersebut, memberikan study banding, motivasi atau dorongan terhadap pelaksana guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai implementasi kebijakan tersebut. Saran agar implementasi tersebut berjalan dengan baik adalah sebagai berikut: meningkatkan fasilitas atau sarana dan prasarana, adanya usaha yang keras dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas-tugas pengeimplementasian kebijakan tersebut, dan meningkatkan pemahaman bagi para pelaksana terkait kebijakan tersebut.

References

Agustiono Leo. (2017). Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta.

Anggara Sahya. (2012). Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance. Bandung: Pustaka Setia.

Indriyani Etin, Gatiningsih. (2013). Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pemerintahan: Konsep dan Aplikasinya pada Organisasi Pemerintahan/Pemda. Bandung: IPDN PRESS.

Nurwan, T. M. (2019). PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIMPEG) BERBASIS WEB. Journal Of Regional Public Administration (JRPA), 4(2), 22-32. Retrieved from https://jurnal.ilmuadministrasisebelasapril.ac.id/index.php/jrpa/article/view/40

Nugroho Riant. (2017). Public Policy: Edisi 6. Jakarta: PT. Gramedia.

Purwanto. EA. Dyah Ratih S. (2015). Implementasi Kebijakan: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sunggono Bambang. (1994). Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.

Winarno Budi. (2016). Kebijakan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus. Jakarta: PT. Buku Seru

Ansharullah Khalifah. (2017). Pengaruh Keuangan Pemerintah Terhadap Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros. Jurnal Riset Edisi XV, 3(4), 61-69.

Aska Ahmad H. (2010). Etika Administrasi Publik: Perannya Dalam Mewujudkan Good Governance. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, 1(2), 127-132.

Bachri Bachtiar S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. Jurnal Teknologi Pendidikan, 10(1), 46-62.

Ramdhani Abdullah, MA Ramdhani. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik, 11(1), 1-12.

Rosmery Elsye. (2013). Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Jurnal Otonomi Keuangan Daerah, 1(1), 1-84.

Sofwan Muhammad, dkk. (2014). Evaluasi Faktor Yang Mempengaruhi Kesuksesan Implementasi SIPKD Studi Kasus Di Pemerintah Kabupaten Tona Raja. Seminar Nasional Teknologi dan Multimedia, 2(1), 37-42.

Suwitri Sri. (2014). Analisis Kebijakan Publik. Universitas Terbuka, 2(351), 1-51.

Y. Rahmat Akbar, Mar’aini. (2020). Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Pendekatan Model Penerimaan Teknologi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Jurnal Ilmiah Akuntansi, 4(1), 92-101.

Yusup Maulana. (2016). Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship, 10(2), 149-160.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023.

Downloads

Published

2020-04-10