IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG DILAKUKAN OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUMEDANG
Keywords:
Implementasi Kebijakan, Jaminan Sosial KetenagakerjaanAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan implementasi kebijakan serta upaya-upaya untuk mengatasi hambatan Implementasi Kebijakan tersebut Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang. Metode yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini adalah Metode Penelitian Kualitatif, dengan variabel mandiri yaitu implementasi kebijakan. Teknik sampling yang digunakan adalah Purposive Sampling, informan dalm penelitian ini yaitu Kepala Dinas, Kabid Hubungan Industrial, Kasi Hubungan Industrial, Kasi Syart Kerja dan Kelembagaan dan Analis Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja. Dalam menganalisis data, menggunakan Reduksi Data, Penyajian Data, Conclution Drawing/ Verification, dan Trianggulasi serta Validasi Data. Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang kemudian dilakukan analisis data diperoleh kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang dapat dikatakan cukup baik, meskipun ada beberapa indikator yang masih memerlukan peningkatan serta dukungan dari semua pihak, baik dari perusahaan maupun pemerintah. Saran yang disampaikan dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan atau penerapan kebijakan peraturan Bupati nomor 11 tahun 2017 tentang jamnian sosial ketenagakerjaan antara lain menyelenggarakan kegiatan khusus secara berkala untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan maupun keterampilan penyelenggara yaitu dinas tenagakerja dan transmigrasi maupun dari sasaran kebijakan dalam hal ini perusahaan.
References
Agus, Erwan P. (2015). Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
Agustino, Leo. (2017) Dasar-dasar Kenijakan Publik. Bandung: Alfabeta
Akadun. 2011. Teknologi Informasi Administrasi. Bandung: Alfabeta.
. (2007). Administrasi Perusahaan Negara. Bandung: Alfabeta.
Anggara. (2018). Ilmu Administrasi Negara. Bandung: CV. Pustaka Setia.
Atrin Chrisopras, Setyowati. (2017). Implementasi kebijakan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darudat bencana tanah longsor di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang. Fakultas Ilmu Sosisal dan Ilmu politik Online tersedia pada http://www.fisip.undip.ac.id (08:00, 02 Februari 2021)
Chaplin J.P. (2017) Kamus Lengkap Psikologi. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.
Dunn, William. (2016). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Edward III, George C. (2015). Implementing Public Policy. Washington: Congressional Quarterly Press.
Ekowati retnaningsih, (2013). Akses layanan kesehatan,cetakan pertama Raja Grafindopersada, Jakarta. Bumi Aksara.
Hasibuan, Malayu, S.P. (2017) Manajeman Sumber Daya Manusia jakarta. Bumi Aksara
Indradi,sjamsiar. (2016). Dasar-dasar dan Teori Administrasi Publik. Jawa Timur: Intrans Publising.
Iskandar, Jusman. (2005). Kapita Selekta Administrasi Negara dan Kebijakan Publik. Bandung: Puspaga.
Iskandar. (2016). Kebijakan Publik. Jakarta: Gaung Persada Press.
Lubis, Ella and Ahmad, Aminudin and Kahar. (2013). Implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) Studi Pada BKR Kelurahan Kebun Roos Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIB online tersedia pada http://repository.unib.ac.id/id/eprint/678 (08:00, 02 Februari 2021)
Mulyadi, (2018). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung : CV. SAlfabeta.
Moleong, J. Lexy. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
Nugroho, Riant. (2011) Analisis kebijakan Manajemen Kebijakan jakarta. Media Komputindo
Nugroho, (2014). Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Bandung: CV. Alfabeta.
Patri Gizella, hariyanti. (2018). Pengaruh tunjangan Kinerja Pegawai Pada Direktorat jendral pembinaan hubungan industrial &jaminan Sosial Tenaga Kerja Kerja Kementrian Ketenagakerjaan. Tesis, Universitas Darma Persada. Online tersedia pada http://repository.ac.id/882/1/BAB%201.pdf (11:05, 17 januari 2021)
Siagian, Sondang P. (2014) Manjemen Sumber Daya Manusia. Jakarta. Bumi Aksara.
Serdamayanti. (2017). Perencanaan dan pengembangan Manajeman Sumber Daya Manusia Bandung. Refika Aditama.
Silalahi, Ulbert. (2016). Studi Tentang Ilmu Administrasi. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
Siti Ummu adillah, yustisia. (2015). kebijakan jaminan sosial tenaga kerja sektor informal berbasis keadilan sisial untuk meningkatkan kesejahteraan. Universitas Sebelas Maret Online tersedia pada https://jurnal.uns.ac.id/yustisia (13:20, 14 Maret 2021)
STIA Sebelas April Sumedang. (2021). Buku Pedoman Penulisan Skripsi. Sumedang : STIA Sebelas April Sumedang.
Suharno. (2010) Dasar dasar kebijakan Publik (Kajian Proses dan Analisis Kebijakan). Yogyakarta UNY Press.
Sunggono. (2016). Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
Syafiie, Inu Kencana. (2010). Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Sudrajat, A. R., Pranawati, N. W., & Sawitri, N. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM SATU ARAH PADA RUAS JALAN MAYOR ABDURAHMAN SUMEDANG. Journal Of Regional Public Administration (JRPA), 5(1), 106-116. Retrieved from https://jurnal.ilmuadministrasisebelasapril.ac.id/index.php/jrpa/article/view/73
Tachjan, (2017) Iplementasi Kebijakan Publik Bandung: AIPI
Thoha. 2011. Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Perilakunya. Jakarta: Rajawali Press.
Wahab, Solichin Abdul. (2015). Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi Kedua, Jakarta: Bumi Aksara.
Winarno, (2012). Kebijakan Publik Yogyakarta, CAPS
Winardi. (2010). Enterpreneur & Enterpreneurship. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Undanng-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang pasal 28 ayat (1) Tahun 1945 tentang setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
Undang-Undang pasal 34 ayat 3 tentang penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak.
Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.
Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Jaminan Sosial Ketenaga kerjaan
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2021 Repository FISIP UNSAP
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
