IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 41 TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN TRANPORTASI DAN PEMBATASAN PENUMPANG ANGKUTAN UMUM DALAM RANGKA MENCEGAH PENYEBARAN COVID-19 YANG DILAKUKANOLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMEDANG

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan peraturan menteri perhubungan no 41 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dan pembatasan penumpang angkutan umum dalam rangka mencegah penyebaran covid 19 yang dilakukan oleh dinas perhubungan kabupaten sumedang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian kualitatif. Teknik penentuan informan penelitian , yaitu purposive sampling. Dengan informan penelitian, yaitu kepala dinas, sekertariat, bidang taknik fasilitas sarana dan prasarana lalu lintas, bidang angkutan dan masyarakat pengemudi angkutan umum. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara prosedur pengolahan data dalam penelitian ini yaitu data reduction, data display, data conclution darwing/verification dan trianggulasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa implementasi kebijakan peraturan menteri perhubungan no 41 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dan pembatasan penumpang angkutan umum dalam rangka mencegah penyebaran covid 19 yang dilakukan oleh dinas perhubungan kabupaten sumedang belum terlaksana secara maksimal, karena Yang pertama sumber daya yang masih kurang memadai, diantaranya kurangnya pegawai, anggaran yang belum cukup memadai, begitupun dengan masih kurangnya respon dan dukungan dari masyarakat. Untuk mengatasi hambatan yang ada. Selaku pelaksana kebijakan seharusnya dapat memberikan pemahaman serta mensosialisasikan program secara maksimal serta melakukan pembinaan secara berullang-ulangagar dalam menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan peraturan yang menjadi pedoman pelaksanaan  tugasnya masing- masing adapun upaya yang dilakukan yaitu Kurangnya pegawai dapat diatasi dengan meningkatkan kompetensi para tiap individu agar pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh dua orang bisa dilakukan oleh satu orang. Anggaran yang belum cukup memadai dapat diatasi dengan menggandeng pihak pihak swasta atau instansi pemerintah-pemerintah yang lain  untuk ikut berkontribusi. Kurangnya dukungan dan respon dari masyarakat dapat diatasi dengan memberikan edukasi tentang bahaya covid 19 agar masyarakat lebih patuh dan mengindahkan kebijakan tersebut.