IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BOS REGULER SMP NEGERI DI KABUPATEN SUMEDANGIMPLEMENTASI KEBIJAKAN BOS REGULER SMP NEGERI DI KABUPATEN SUMEDANG

Abstract

Pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan merupakan salah satu yang menentukan keberhasilan pembangunan Sumber Daya Manusia. Salah satu upaya pemerataan pendidikan adalah kebijakan BOS Reguler. Oleh karena itu, implementasi kebijakan BOS Reguler SMP Negeri menjadi salah satu prasyarat keberhasilan pembangunan SDM. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan, untuk mengetahui faktor yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan dan untuk mengetahui upaya untuk mengatasi hambatan implementasi kebijakan BOS Reguler SMP Negeri di Kabupaten Sumedang. Desain penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Informan penelitian berjumlah 6 orang terdiri dari Kepala Sekolah dan Staf Tata Usaha (SMPN Satu Atap Cikawao Pamulihan, SMPN 3 Tanjungsari dan SMPN Satu Atap Cimanggung). Teknik pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan dan lapangan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan. Prosedur pengolahan data dilakukan reduksi data, penyajian, kesimpulan dan gabungan. Hasil penelitian adalah implementasi kebijakan BOS Reguler SMP Negeri sudah cukup baik, berdasarkan unsur ukuran dan tujuan, sumberdaya kebijakan, keberhasilan kebijakan, sikap atau kecendrungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana serta menilai kinerja keberhasilan (diantaranya menggunakan jabatan dalam melaksanakan pengelolaan dana sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai Juklak dan Juknis), terdapat faktor yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan BOS Reguler SMP Negeri (diantaranya ketaataan terhadap peraturan dalam pengelolaan dana masih sering tumpang tindih peraturan dalam pelaporan keuangannya) dan terdapat upaya- upaya untuk mengatasi hambatan implementasi kebijakan BOS Reguler SMP Negeri di Kabupaten Sumedang (diantaranya dalam mengantisipasi keterlambatan pencairan dengan dana talang yang dipinjam pihak sekolah).

Saran penelitian diantaranya antisipasi anggaran, dengan mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Pusat.